JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang sudah berlarut-larut selama 16 tahun tanpa kepastian.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sembilan rencana aksi nasional sebagai langkah konkret menuju target zero ODOL yang ditetapkan efektif berlaku 1 Januari 2027.
Menurut AHY, kebijakan ini sudah terlalu lama tersendat meski urgensinya sangat tinggi.
“Ada sembilan rencana aksi nasional. Yang jelas kita ingin menuju zero ODOL, karena saya dengar ini sudah belasan tahun tidak tuntas-tuntas,” ujar AHY dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan ODOL di Jakarta.
Rencana Aksi Konkret Menuju Zero ODOL
Kesembilan rencana aksi tersebut menjadi kerangka kerja lintas kementerian dan lembaga yang bertujuan menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini membuat kebijakan zero ODOL mandek. Adapun sembilan rencana aksi itu meliputi:
Integrasi pendataan angkutan barang melalui sistem elektronik yang lebih akurat dan terhubung.
Pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan.
Penetapan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, serta penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik.
Peningkatan daya saing distribusi logistik dengan memanfaatkan sistem multimoda.
Insentif dan disinsentif bagi badan usaha angkutan barang serta pengelola kawasan industri sesuai kepatuhan terhadap aturan.
Kajian dampak penerapan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik, dan inflasi.
Penguatan aspek ketenagakerjaan, khususnya standar kerja layak bagi pengemudi terkait upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
Deregulasi dan harmonisasi peraturan agar penegakan aturan lebih efektif.
Pembentukan komite kerja lintas sektor sebagai delivery unit untuk mempercepat konektivitas nasional dan efisiensi logistik.
AHY menjelaskan bahwa sembilan rencana aksi ini telah dimasukkan dalam rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional yang saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. “Targetnya Oktober 2025 selesai, sehingga bisa langsung diimplementasikan secara bertahap,” katanya.
Edukasi Publik Jadi Kunci
Selain koordinasi lintas kementerian, AHY menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar memahami manfaat kebijakan zero ODOL. Ia menilai peran media massa sangat krusial dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut.
“Dengan kerja keras dan edukasi berkelanjutan, pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL dapat berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027 mendatang,” ujar AHY.
Kebijakan ini, lanjutnya, bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan efisiensi distribusi logistik nasional.
Latar Belakang Penundaan Selama Bertahun-tahun
Kebijakan zero ODOL sejatinya bukan hal baru. Regulasi larangan kendaraan dengan dimensi berlebih dan muatan berlebihan sudah termuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, implementasi di lapangan kerap mengalami penundaan.
Sejak 2017, penerapan zero ODOL terus ditunda, meski pada 2023 sempat disepakati untuk mulai dijalankan. Penundaan terjadi akibat adanya permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik yang merasa terbebani.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bahkan menegaskan bahwa percepatan kebijakan zero ODOL sangat penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. “Kebijakan ini sudah lama direncanakan sejak 2009, tapi terus tertunda. Padahal keselamatan di jalan raya taruhannya,” ujarnya pada Juli 2025 lalu.
Dukungan Lintas Kementerian
Rapat koordinasi yang dipimpin AHY dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik, hingga perwakilan sektor logistik.
Langkah ini juga mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. AHY menegaskan bahwa Presiden menaruh perhatian besar agar persoalan ODOL bisa segera diatasi setelah 16 tahun mandek.
Dalam kapasitasnya sebagai Menko, AHY mengoordinasikan lima kementerian yang terkait langsung dengan urusan infrastruktur dan transportasi, yakni Kementerian ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan.
Harapan Baru Setelah 16 Tahun
Dengan adanya rencana aksi yang lebih terukur, pemerintah optimistis target zero ODOL bukan sekadar wacana. AHY berharap seluruh pihak, termasuk pelaku usaha logistik, bisa melihat manfaat besar yang ditawarkan kebijakan ini.
Selain menekan angka kecelakaan, penerapan zero ODOL diharapkan mampu memperbaiki kualitas jalan nasional, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
“Kita ingin mengakhiri kebiasaan lama yang merugikan. Dengan adanya aturan jelas, sistem pengawasan kuat, dan dukungan publik, kebijakan zero ODOL ini akan membawa manfaat bagi keselamatan dan ekonomi nasional,” pungkas AHY.
Penutup
Penantian panjang selama 16 tahun akhirnya mulai menemukan titik terang. Sembilan rencana aksi yang dipaparkan Menko AHY menjadi tonggak penting untuk memastikan kebijakan zero ODOL benar-benar berjalan, bukan sekadar janji.
Tantangan tentu masih ada, terutama soal resistensi dari sebagian pelaku usaha logistik. Namun dengan koordinasi lintas kementerian, dukungan Presiden, serta edukasi publik, pemerintah optimistis target zero ODOL dapat diwujudkan pada 2027 mendatang.