JAKARTA - Indonesia semakin meneguhkan perannya sebagai pemain utama dalam perdagangan karbon global. Melalui serangkaian kolaborasi strategis dengan lembaga internasional, pemerintah berupaya membangun pasar karbon yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga kredibel dan berintegritas.
Langkah ini menandai komitmen Indonesia dalam mengawal transisi menuju ekonomi hijau sekaligus memperlihatkan kesiapan untuk bersaing di tingkat internasional.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjadi garda depan dalam inisiatif ini.
Pada Jumat 3 Oktober, lembaga tersebut menandatangani tiga kesepakatan penting dengan mitra global, yakni Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan Verified Carbon Standard (VCS) Program oleh Verra, Letter of Intent (LoI) dengan Puro.earth, serta penerbitan panduan sertifikasi proyek bersama Gold Standard for the Global Goals (GS4GG).
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya sekadar dokumen, melainkan fondasi bagi tata kelola karbon nasional yang kredibel.
“Pemerintah Indonesia terus mengembangkan multi-skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) agar keunggulan komparatif yang dimiliki dapat menjadi keunggulan kompetitif di tingkat global,” ujarnya.
Kolaborasi Internasional untuk Integritas Pasar
Dengan adanya MRA dan kesepakatan lain, Indonesia kini memiliki 58 metodologi berbasis alam (nature-based) serta 54 metodologi berbasis teknologi (technology-based). Keduanya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim yang menjadi prioritas nasional.
Selain itu, sejumlah proyek juga difasilitasi agar masuk ke dalam skema Article 6 Persetujuan Paris, di antaranya 14 proyek di bawah skema 6.4 serta 60 proyek yang bekerja sama dengan Jepang pada skema 6.2.
Kerja sama dengan Gold Standard pun mencatat pencapaian signifikan. Tercatat ada 29 proyek terdaftar, dengan 19 proyek telah berstatus certified design, menghasilkan total produksi sekitar 4,6 juta ton CO? kredit karbon.
Di sisi lain, kolaborasi dengan Verra membuka peluang yang lebih besar. Target penerbitan karbon melalui lembaga ini diperkirakan mencapai 17,27 juta ton CO?eq per tahun, dengan proyeksi unit karbon baru yang siap diluncurkan pada pertengahan 2026.
Hanif menegaskan pentingnya kredibilitas pasar karbon sebagai faktor utama agar Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.
“Tidak boleh ada satu pun yang merusak integritas karbon Indonesia. Kredibilitas pasar karbon menjadi kunci agar Indonesia dapat bersaing secara global,” tegasnya.
Dukungan Pemerintah untuk Transisi Ekonomi Hijau
Langkah KLH/BPLH ini mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai penguatan tata kelola karbon adalah pilar penting dalam mewujudkan transisi energi bersih.
“Transisi energi bersih, ekonomi hijau, dan perdagangan karbon bukan sekadar jargon, tapi jalan panjang yang harus dijalankan dengan tata kelola transparan dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Pemerintah bahkan menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi UNFCCC COP 30 di Belem, Brasil. Tema yang akan diusung adalah Integrity of Indonesia’s Carbon Market, dengan target perdagangan karbon sebesar 50 juta ton CO?eq sejak 2021.
Target ini mencakup potensi kredit karbon vintage sebelum 2020, serta hasil performance-based payment dari berbagai skema kerja sama internasional.
Harapan dari Sektor Kehutanan
Selain pemerintah, sektor swasta dan asosiasi juga menunjukkan dukungan terhadap inisiatif ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menilai langkah kolaborasi ini mampu memberikan manfaat ganda: mendukung penurunan emisi GRK sekaligus memastikan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.
“Semoga kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata untuk mendukung aksi mitigasi penurunan emisi GRK dan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia,” katanya.
Pasar Karbon sebagai Jalan Masa Depan
Sejak diberlakukan, mekanisme perdagangan karbon kian dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, integritas pasar karbon tidak hanya berdampak pada reputasi internasional, tetapi juga pada peluang ekonomi nasional.
Kolaborasi dengan berbagai lembaga dunia memberi ruang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan, mengadopsi standar global, serta meningkatkan kepercayaan investor.
Dengan langkah ini, pasar karbon Indonesia diharapkan mampu menjadi pusat inovasi hijau sekaligus memperkuat posisi negara di peta diplomasi iklim global.
Tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, kerja sama ini juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri berbasis lingkungan.
Dari pengembangan metodologi teknologi ramah lingkungan hingga pemanfaatan solusi berbasis alam, setiap langkah diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.
Penutup
Langkah Indonesia memperkuat integritas pasar karbon melalui kolaborasi global merupakan sinyal kuat bahwa negeri ini serius menghadapi tantangan perubahan iklim.
Tiga kesepakatan strategis yang ditandatangani bersama Verra, Puro.earth, dan Gold Standard menjadi pondasi kokoh untuk membangun sistem perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan inklusif.
Dengan target besar yang telah ditetapkan menuju COP 30, Indonesia menempatkan dirinya sebagai salah satu negara berkembang yang mampu menunjukkan kepemimpinan nyata dalam isu perubahan iklim global.
Pada akhirnya, kesuksesan strategi ini akan bergantung pada konsistensi, kredibilitas, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Bila integritas pasar karbon terjaga, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain penting, tetapi juga contoh bagi negara lain dalam menapaki jalan menuju masa depan hijau dan berkelanjutan.