JAKARTA - Pemerintah terus menggenjot langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia melalui reformasi pupuk, perbaikan irigasi, dan percepatan alat pertanian.
Penyederhanaan Distribusi Pupuk
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pemerintah berhasil menyederhanakan sistem distribusi pupuk yang sebelumnya sangat rumit dan berlapis-lapis. Prosedur lama menuntut paraf dari 145 menteri, persetujuan 38 gubernur, dan 514 bupati serta wali kota sebelum pupuk dapat tiba di lapangan.
“Jadi pupuk dulu distribusinya dan regulasi yang mengikat 145 menteri harus paraf baru bisa dikirim, kemudian juga harus diketahui 38 gubernur dan 514 bupati dan wali kota se-Indonesia baru pupuk tiba di lapangan,” ujar Amran.
Dengan reformasi ini, kelangkaan pupuk yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan utama petani kini sudah hampir tidak terdengar lagi di lapangan.
Berdasarkan kunjungan Amran ke tujuh hingga delapan provinsi dalam dua minggu terakhir, banyak petani menyampaikan apresiasi karena distribusi pupuk kini berjalan lebih lancar.
Peningkatan ketersediaan pupuk diharapkan berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan nasional. “Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik,” imbuh Amran.
Dukungan Presiden dan Regulasi Inpres Sektor Pangan
Keberhasilan reformasi pupuk ini tak lepas dari dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong pemerintah melakukan pembenahan regulasi sektor pangan.
Amran menyebutkan, Presiden telah mengeluarkan berbagai Inpres untuk mempermudah implementasi kebijakan pangan di tingkat daerah. “Luar biasa dukungan beliau (Presiden Prabowo), ada regulasi inpres sektor pangan, ada 17, kita bongkar.
Satu contoh, pupuk, dulu kami keliling seluruh Indonesia, teriakannya petani satu suara, tonenya sama, pupuk kurang, pupuk langka, pupuk mahal. Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik,” jelas Amran.
Dengan regulasi yang lebih sederhana, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih efisien. Hal ini memungkinkan kebijakan pertanian dapat diterapkan lebih cepat dan tepat sasaran.
Upaya ini juga meningkatkan kepercayaan petani terhadap pemerintah dan memberi kepastian dalam pengelolaan kebutuhan pokok, terutama pupuk, yang menjadi penentu utama hasil panen.
Percepatan Perbaikan Irigasi Pertanian
Selain reformasi distribusi pupuk, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada perbaikan irigasi pertanian. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah mendorong percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Perbaikan ini mencakup lahan seluas dua juta hektare secara terintegrasi, tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.
Tujuan utama program irigasi adalah memastikan pasokan air pertanian lebih merata, sehingga produktivitas petani meningkat dan ketahanan pangan nasional lebih terjamin.
Infrastruktur irigasi yang handal juga diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal panen akibat kekeringan atau banjir, memberikan kestabilan produksi pangan sepanjang tahun.
Akselerasi Alsintan dan Optimalisasi Lahan
Selain pupuk dan irigasi, pemerintah juga fokus pada akselerasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta optimasi cetak sawah. Program ini ditujukan untuk memperluas lahan produktif dan meningkatkan efisiensi kerja petani.
Amran menekankan pentingnya pemberdayaan kapasitas petani agar mereka mampu memanfaatkan teknologi pertanian secara maksimal. “Alat mesin pertanian, oplah (optimasi lahan) cetak sawah, kita lakukan akselerasi. Mimpi terbesar kita, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia," tandas Amran.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian juga diharapkan mampu mendukung keberlanjutan reformasi pangan, menjaga ketahanan pangan, dan menjamin ketersediaan produk pertanian di seluruh wilayah Indonesia.
Reformasi pupuk, perbaikan irigasi, dan akselerasi alsintan yang dilakukan pemerintah merupakan langkah nyata menuju swasembada pangan. Petani kini merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang lebih sederhana, efisien, dan terintegrasi.
Semua upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sektor pertanian yang modern, produktif, dan mampu bersaing di pasar global. Dengan dukungan penuh Presiden, Indonesia tidak hanya berpotensi mencapai swasembada pangan, tetapi juga memantapkan posisinya sebagai lumbung pangan dunia.
