JAKARTA - Kabar baik datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengungkapkan bahwa bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako sudah mulai cair pada awal Ramadan 2026.
Penyaluran ini dilakukan secara bertahap, dan menunjukkan realisasi yang sangat positif, dengan lebih dari Rp15 triliun telah disalurkan pada triwulan pertama 2026.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa lebih dari 85% alokasi dana sudah tersalurkan, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya yang beragama Islam, dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang dan tanpa kekhawatiran mengenai kebutuhan dasar.
Pencapaian Penyaluran Bansos di Triwulan Pertama 2026
Gus Ipul mengungkapkan, hingga saat ini, penyaluran bantuan sosial untuk triwulan pertama 2026 sudah melampaui 85%. Total dana yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp15 triliun, dengan rincian sekitar Rp6 triliun untuk PKH dan lebih dari Rp9 triliun untuk Bantuan Sembako.
PKH, yang telah tersalurkan kepada hampir 9 juta KPM, mencapai 89,4% dari target, sementara Bantuan Sembako telah mencapai 86,9% dengan 15 juta penerima manfaat.
Menteri Sosial menekankan bahwa percepatan penyaluran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya mereka yang tergolong dalam golongan keluarga kurang mampu, bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman tanpa adanya kendala ekonomi.
“Kami berusaha agar masyarakat bisa merayakan Ramadan dengan tenang, karena kebutuhan dasar mereka telah dipenuhi melalui bantuan ini,” ujar Gus Ipul.
Jumlah Penerima Manfaat PKH dan Bantuan Sembako 2026
Pada tahun 2026, alokasi PKH ditetapkan untuk sekitar 10 juta KPM, sementara Bantuan Sembako menyasar 18.250.000 KPM. Proses penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dipercaya untuk mengelola dan menyalurkan dana tersebut.
Namun, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa meskipun penyaluran telah berjalan lancar, masih ada lebih dari 1 juta penerima baru untuk PKH dan sekitar 2 juta penerima baru untuk Bantuan Sembako yang belum menerima bantuan mereka.
Hal ini disebabkan oleh proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengharuskan pembukaan rekening kolektif (burekol) dan distribusi kartu bagi para penerima baru.
“Bagi mereka yang baru terdaftar hasil pemutakhiran DTSEN, proses pembukaan rekening kolektif dan distribusi kartu membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Ini yang menyebabkan beberapa penerima baru belum menerima bantuan,” jelas Gus Ipul.
Penyaluran Bantuan untuk Wilayah Terdampak Bencana
Selain penyaluran bansos reguler, Kementerian Sosial juga telah menyiapkan bantuan tambahan untuk wilayah yang terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bagi daerah-daerah tersebut, Kemensos telah menyalurkan lebih dari Rp1,8 triliun untuk membantu sekitar 1,7 juta KPM yang terdampak bencana.
Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial di daerah-daerah yang mengalami kerugian akibat bencana.
“Kami pastikan semua bantuan sudah tersalurkan, dan insya Allah, penyaluran ini akan tuntas pada akhir Februari 2026,” tambah Gus Ipul.
Selain itu, Kemensos juga menyiapkan dana lebih dari Rp2 triliun untuk bantuan sosial adaptif dalam penanganan pascabencana. Bantuan ini mencakup berbagai macam bentuk bantuan, seperti santunan kematian, bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan pemulihan sosial ekonomi bagi korban bencana.
Dukungan Lanjutan dan Proses Pengajuan Anggaran Tambahan
Pemerintah tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan reguler dan pascabencana, tetapi juga berkomitmen untuk terus mendukung keluarga yang membutuhkan.
Kemensos mencatat bahwa lebih dari Rp600 miliar dari total anggaran Rp2 triliun untuk penanganan pascabencana sudah disalurkan ke rekening penerima. Sisa anggaran yang belum tersalurkan masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Gus Ipul menekankan bahwa meskipun proses penyaluran bantuan sosial adaptif sedang berjalan, pemerintah akan terus mengupayakan agar proses ini berjalan dengan lancar.
Semua upaya ini dilakukan agar masyarakat yang terdampak bencana, maupun keluarga penerima manfaat bantuan sosial reguler, dapat memperoleh dukungan maksimal dari pemerintah.
Dampak Positif Penyaluran Bansos di Awal Ramadan
Dengan adanya percepatan penyaluran bantuan sosial di awal Ramadan, diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, upaya ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat selama bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Semua penerima manfaat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari program ini, serta mempercepat pemulihan bagi mereka yang terdampak bencana.
Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menerima manfaat, termasuk penerima baru yang hasil pemutakhiran DTSEN belum selesai diproses. Semua penyaluran ini diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
