JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap sikap politik luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Isu Palestina, yang sejak lama memiliki ikatan emosional dan historis dengan masyarakat Indonesia, kembali diuji seiring langkah diplomasi pemerintah yang bergabung dalam inisiatif Board of Peace.
Di tengah berbagai spekulasi yang muncul di ruang publik, hasil survei terbaru menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memandang pemerintah tetap konsisten membela Palestina.
ini menjadi potret penting tentang bagaimana publik menilai komitmen Indonesia di panggung internasional, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk terus menjaga kepercayaan tersebut.
Lembaga survei Median merilis hasil temuan terbaru terkait persepsi publik terhadap konsistensi pemerintah Indonesia dalam membela Palestina, meskipun bergabung dalam inisiatif Board of Peace. Direktur Median Rico Marbun menuturkan mayoritas responden masih menaruh kepercayaan terhadap sikap politik luar negeri Indonesia.
“Sebanyak 55,7 persen responden menyatakan percaya bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten membela Palestina meskipun telah bergabung dengan BoP,” ujar Rico.
Dari angka tersebut, 37,6 persen responden menyatakan cukup percaya, sementara 18,1 persen menyatakan sangat percaya. Temuan ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh publik meyakini komitmen pemerintah terhadap isu Palestina tetap terjaga.
Kepercayaan Publik Terhadap Konsistensi Diplomasi
Kepercayaan publik menjadi modal penting dalam menjaga legitimasi kebijakan luar negeri. Dalam konteks isu Palestina, dukungan masyarakat Indonesia bukan hanya dilandasi pertimbangan geopolitik, tetapi juga nilai kemanusiaan yang telah mengakar kuat.
Hasil survei Median memperlihatkan bahwa lebih dari separuh responden masih percaya pemerintah konsisten membela Palestina, meskipun Indonesia terlibat dalam forum internasional yang sering dipersepsikan beragam oleh publik.
Angka kepercayaan ini memperlihatkan adanya keyakinan bahwa langkah diplomasi yang diambil pemerintah tidak menggeser posisi dasar Indonesia yang sejak lama menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
Kepercayaan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menilai langkah diplomasi Indonesia berjalan seiring dengan amanat konstitusi dan kebijakan luar negeri bebas aktif.
Dukungan ini menjadi sinyal bahwa publik menilai pemerintah tetap berada pada garis yang sama dalam menyikapi konflik kemanusiaan yang berlangsung di Palestina.
Di sisi lain, temuan ini juga memberi pesan bahwa narasi kebijakan luar negeri perlu terus disampaikan secara jelas agar tidak memunculkan tafsir yang keliru di tengah masyarakat.
Keraguan Publik Dan Tantangan Komunikasi
Meski kepercayaan publik masih dominan, survei ini juga mencatat adanya kelompok masyarakat yang meragukan konsistensi tersebut. Sebanyak 31,7 persen responden menyatakan tidak percaya, dengan rincian 20,9 persen menyatakan kurang percaya dan 10,8 persen menyatakan tidak percaya sama sekali.
Selain itu, terdapat 12,6 persen responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Angka-angka ini menunjukkan bahwa di tengah mayoritas yang percaya, masih terdapat ruang keraguan yang cukup signifikan di masyarakat.
Menurut Rico, data ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik. “Angka 31,7 persen yang menyatakan tidak percaya menjadi catatan penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” ungkapnya.
Keraguan publik tersebut dapat muncul karena kurangnya informasi yang utuh mengenai posisi Indonesia dalam forum internasional atau karena narasi di media sosial yang berkembang cepat dan tidak selalu akurat. Karena itu, strategi komunikasi yang transparan dan konsisten menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik tetap kuat.
Isu Palestina Dalam Perspektif Emosional Publik
Menurut Rico, isu Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, tetapi juga memiliki dimensi historis dan emosional yang kuat di tengah masyarakat Indonesia.
Ikatan emosional ini terbentuk melalui sejarah panjang solidaritas kemanusiaan, narasi keagamaan, serta posisi politik Indonesia yang sejak awal kemerdekaan mendukung perjuangan bangsa Palestina.
Oleh karena itu, setiap kebijakan atau langkah diplomasi yang berkaitan dengan isu ini akan selalu mendapat perhatian besar dari publik.
Dimensi emosional tersebut membuat masyarakat Indonesia sensitif terhadap sinyal-sinyal politik luar negeri yang dinilai berpotensi melemahkan dukungan terhadap Palestina. Di ruang digital, perbincangan mengenai sikap pemerintah sering berkembang cepat dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya konsisten dalam kebijakan, tetapi juga cermat dalam membangun narasi publik yang menegaskan keberpihakan pada isu kemanusiaan. Dengan demikian, kepercayaan publik yang saat ini masih dominan dapat terus terjaga.
Metodologi Survei Dan Cakupan Responden
Pengumpulan data survei ini dilaksanakan pada 10–14 Februari 2026. Survei dilakukan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial dengan menyasar pengguna aktif berusia 17 tahun hingga di atas 60 tahun.
Distribusi kuesioner dilakukan secara proporsional terhadap populasi pengguna media sosial dan disebarkan melalui akun-akun media sosial yang menjangkau responden di seluruh wilayah Indonesia. Target jumlah responden dalam survei ini adalah 1.200 orang.
Hasil survei ini secara khusus dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna media sosial di Indonesia terkait isu yang diteliti, sehingga temuan mencerminkan pandangan kelompok masyarakat yang aktif di ruang digital. Dengan karakteristik tersebut, survei ini memberikan gambaran tentang bagaimana wacana di ruang daring memengaruhi penilaian publik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah.
Temuan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa pesan-pesan diplomasi yang disampaikan pemerintah dapat diterima dengan utuh oleh masyarakat.
