JAKARTA - Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 4–10 Maret 2026.
Penetapan ini mengikuti Permentan Nomor 13 Tahun 2024 dan memperhatikan hasil kajian PPKS Medan. Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, menyebutkan harga TBS untuk kelompok umur 9 tahun naik menjadi Rp3.613,91 per kilogram, dengan cangkang Rp16,51 per kilogram.
Kenaikan harga ini didorong oleh naiknya harga CPO dan kernel, sehingga petani mendapatkan manfaat langsung dari harga pasar.
Indeks K yang digunakan pada periode ini sebesar 92,98 persen, harga CPO meningkat Rp131,61 per kilogram, sedangkan harga kernel naik Rp599,14 per kilogram dari periode sebelumnya. Penetapan harga ini menjamin keadilan dan regulasi yang konsisten bagi seluruh mitra plasma.
Beberapa PKS tidak melakukan penjualan sehingga digunakan harga rata-rata tim sesuai Permentan, dan apabila divalidasi dua kali, harga rata-rata KPBN menjadi acuan.
Harga rata-rata CPO KPBN periode ini mencapai Rp14.235,00 per kilogram, sedangkan kernel sebesar Rp13.883,00 per kilogram. Langkah ini menjaga kestabilan harga dan transparansi dalam perdagangan TBS di Provinsi Riau.
Faktor Kenaikan Harga TBS
Menurut Supriadi, kenaikan harga TBS minggu ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga CPO dan kernel. Tim penetapan harga terus memantau fluktuasi pasar untuk memastikan harga TBS sesuai dengan kondisi nyata. Perbaikan tata kelola dalam penetapan harga dilakukan agar mekanisme ini adil bagi petani dan pabrik pengolah kelapa sawit.
Tata kelola yang baik juga bertujuan meningkatkan pendapatan petani dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Komitmen bersama seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi dan Kejaksaan Tinggi Riau, menjadi kunci keberhasilan kebijakan harga ini. Penetapan harga yang adil akan berimbas positif pada stabilitas ekonomi di tingkat lokal.
Dengan adanya kenaikan harga ini, petani merasa mendapatkan nilai tambah dari hasil panen mereka. Transparansi penetapan harga juga mencegah konflik antara petani dan perusahaan pengolah. Seiring meningkatnya harga TBS, diharapkan produktivitas petani ikut meningkat.
Harga TBS Berdasarkan Umur Kelapa Sawit
Berikut harga TBS kelapa sawit kemitraan plasma Provinsi Riau untuk periode 4–10 Maret 2026:
Umur 3 Th: Rp2.792,44 per Kg
Umur 4 Th: Rp3.159,13 per Kg
Umur 5 Th: Rp3.346,16 per Kg
Umur 6 Th: Rp3.490,90 per Kg
Umur 7 Th: Rp3.566,85 per Kg
Umur 8 Th: Rp3.608,90 per Kg
Umur 9 Th: Rp3.613,91 per Kg
Umur 10–20 Th: Rp3.595,31 per Kg
Umur 21 Th: Rp3.539,86 per Kg
Umur 22 Th: Rp3.486,98 per Kg
Umur 23 Th: Rp3.430,21 per Kg
Umur 24 Th: Rp3.368,13 per Kg
Umur 25 Th: Rp3.298,16 per Kg
Umur 26 Th: Rp3.255,88 per Kg
Umur 27 Th: Rp3.213,56 per Kg
Umur 28 Th: Rp3.172,52 per Kg
Umur 29 Th: Rp3.156,67 per Kg
Umur 30 Th: Rp3.143,47 per Kg
Daftar harga ini menjadi acuan bagi petani dan pabrik untuk melakukan transaksi TBS secara transparan. Setiap perubahan harga dikomunikasikan kepada seluruh pihak agar tidak ada ketidakpastian di lapangan. Harga yang ditetapkan mencerminkan fluktuasi pasar dan kualitas buah yang dihasilkan.
Manfaat Kenaikan Harga bagi Petani
Kenaikan harga TBS memberikan dampak positif langsung pada kesejahteraan petani kelapa sawit. Pendapatan petani meningkat sehingga mereka dapat meningkatkan standar hidup dan berinvestasi kembali pada lahan mereka. Selain itu, transparansi harga menumbuhkan kepercayaan antara petani dan perusahaan pengolah.
Perbaikan tata kelola penetapan harga juga mengurangi potensi sengketa di lapangan. Penerapan harga adil di setiap periode mendukung stabilitas ekonomi lokal. Peningkatan pendapatan petani akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
Kenaikan harga juga memotivasi petani untuk menghasilkan buah berkualitas tinggi. Petani diharapkan menjaga produktivitas dan mutu TBS agar tetap kompetitif. Dengan harga yang stabil dan menguntungkan, sektor perkebunan sawit terus berkembang.
Komitmen Stakeholder dalam Penetapan Harga
Dinas Perkebunan Riau dan tim penetapan harga selalu melakukan evaluasi rutin setiap minggu. Proses ini didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen ini menunjukkan keseriusan seluruh stakeholder dalam menjaga keadilan dan transparansi harga.
Penetapan harga yang konsisten memastikan petani menerima haknya secara wajar. Selain itu, pabrik pengolah juga dapat merencanakan produksi dan distribusi dengan tepat. Kolaborasi ini menjadi fondasi pengelolaan sektor perkebunan sawit yang berkelanjutan.
Dengan adanya sistem ini, risiko manipulasi harga dan konflik antar pihak bisa diminimalkan. Stakeholder memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Akhirnya, sistem harga yang adil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Transparansi dan Regulasi Harga Sawit
Penerapan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 menjadi pedoman utama dalam penetapan harga TBS. Semua PKS wajib mengikuti regulasi ini agar transaksi berjalan adil. Harga CPO dan kernel menjadi acuan dalam menentukan harga TBS setiap minggu.
Ketentuan ini juga berlaku bila beberapa PKS tidak melakukan penjualan, sehingga digunakan harga rata-rata tim atau KPBN. Sistem ini menjaga keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kemitraan plasma. Proses ini memastikan harga TBS mengikuti pasar, tetap adil, dan sesuai regulasi.
Dengan adanya transparansi, petani dan pabrik sama-sama merasa aman dalam transaksi. Keterbukaan informasi harga juga meningkatkan akuntabilitas. Pada akhirnya, mekanisme ini memberi dampak positif terhadap keberlanjutan perkebunan sawit di Riau.
